Korsel Rencanakan Pemilu Presiden Baru Pada 3 Juni Tahun 2025 sebagai upaya untuk memilih pengganti Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan dari jabatannya. Rencana ini diungkapkan oleh seorang pejabat senior pemerintah Korea Selatan pada Senin (7/4), menjelang rapat kabinet yang akan diselenggarakan pada Selasa (8/4).

Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo, berencana untuk mengajukan persetujuan terkait penetapan hari pemilu tersebut dalam rapat kabinet. Selain itu, rapat juga akan membahas kemungkinan menjadikan hari pemilihan sebagai hari libur nasional sementara.

“Karena isu ini sangat penting dan menyangkut penetapan hari libur sementara pada saat pemilu, maka keputusan ini akan disahkan dalam rapat kabinet,” ujar Aroma4D tersebut.

Pemilihan presiden baru ini harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari setelah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengesahkan pemakzulan Yoon Suk-yeol dari jabatannya. Pemakzulan ini merupakan konsekuensi dari kebijakan kontroversial Yoon yang mencoba menerapkan darurat militer pada akhir tahun lalu.

Korsel Rencanakan Pemilu Presiden Pada 3 Juni

Sebagai perbandingan, saat Park Geun-hye diberhentikan secara resmi dari jabatan presiden pada 10 Maret 2017, pemilu presiden berlangsung pada 9 Mei 2017, tepat 60 hari setelah pemakzulan disahkan.

Komisi Pemilihan Umum Nasional Korea Selatan sejak Jumat (4/4) telah memulai tahap awal pendaftaran calon presiden, segera setelah Mahkamah Konstitusi menyetujui pemakzulan Yoon Suk-yeol. Jika rencana penetapan pemilu pada 3 Juni 2025 disetujui oleh kabinet, maka proses pendaftaran calon presiden akan berlangsung hingga 11 Mei 2025. Masa kampanye resmi akan dimulai pada 12 Mei 2025.

Selain itu, undang-undang di Korea Selatan mewajibkan pegawai negeri yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka paling lambat 30 hari sebelum pemilu. Artinya, tenggat waktu bagi calon dari kalangan pegawai negeri adalah pada 4 Mei 2025.

Pelantikan Presiden Terpilih

Menurut regulasi yang berlaku, presiden terpilih akan langsung dilantik tanpa masa transisi begitu hasil pemilu diumumkan secara resmi. Hal ini dilakukan guna memastikan keberlangsungan pemerintahan tanpa adanya kekosongan kepemimpinan dalam periode pasca pemakzulan.

Dampak dan Tanggapan Publik

Rencana pemilu presiden pasca pemakzulan ini menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menyambut baik langkah cepat pemerintah dalam menetapkan pemilu guna menjaga stabilitas politik. Namun, ada pula yang mempertanyakan kesiapan para calon dalam menghadapi masa kampanye yang cukup singkat.

Para pakar politik menilai bahwa pemilihan presiden kali ini akan menjadi ujian berat bagi demokrasi Korea Selatan, terutama setelah pemakzulan Yoon Suk-yeol yang sempat menimbulkan polemik di kalangan publik.

Upaya Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas

Pemerintah Korea Selatan melalui Penjabat Presiden Han Duck-soo menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan selama masa transisi kepemimpinan. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh proses pemilu akan berjalan secara transparan dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.

Han Duck-soo juga menyampaikan harapannya agar pemilu kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Korea Selatan ke arah yang lebih baik pasca pemakzulan Yoon Suk-yeol. Rakyat Korea Selatan diharapkan tetap tenang dan memberikan dukungan penuh pada proses demokrasi yang tengah berlangsung.

Dengan persiapan yang terus dilakukan, pemerintah optimis bahwa pemilu presiden pada 3 Juni 2025 akan berjalan dengan lancar dan aman. Para pemilih diimbau untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana guna menentukan arah kepemimpinan negara di masa depan.

Baca Juga : Korea Gelar Pyongyang Maraton, Perdana Dalam 6 Tahun Terakhir