UNRWA Peringatkan Bencana Kemanusiaan Meningkat Di Gaza Badan PBB yang menangani urusan pengungsi Palestina, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), kembali menyampaikan peringatan serius terkait situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu, UNRWA mengungkapkan bahwa kondisi di wilayah tersebut mendekati titik kritis akibat blokade yang berkepanjangan dan serangan militer yang intensif.
Juliette Touma, Direktur Komunikasi UNRWA, menyampaikan bahwa hampir seluruh kebutuhan dasar masyarakat Gaza, termasuk bahan makanan, telah habis.
Situasi ini menyebabkan ribuan anak dan balita tidur dalam kondisi kelaparan setiap malam. “Semua persediaan dasar hampir sepenuhnya habis di Gaza. Itu berarti bayi, anak-anak, dan keluarga mereka menjalani hari-hari tanpa makanan yang cukup,” ujar Touma dalam pernyataan tertulisnya.
UNRWA Peringatkan Bencana Kemanusiaan
Ia menambahkan bahwa situasi tersebut merupakan dampak langsung dari pengepungan ketat yang diberlakukan oleh otoritas Israel selama lebih dari enam pekan terakhir.
Sejak dimulainya kembali serangan pada 18 Maret lalu, akses terhadap bantuan kemanusiaan dan logistik komersial tertutup total. Akibatnya, distribusi pangan lumpuh, toko roti tidak lagi beroperasi, dan angka kelaparan meningkat tajam.
UNRWA menggarisbawahi bahwa krisis ini tidak dapat ditanggulangi tanpa tindakan konkret dan segera dari komunitas internasional. Mereka mendesak negara-negara donor, lembaga-lembaga internasional, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan intervensi guna mencegah terjadinya bencana kemanusiaan yang lebih luas.
“Tindakan segera sangat dibutuhkan untuk mencegah kondisi yang sudah buruk ini berkembang menjadi bencana besar,” tegas UNRWA dalam pernyataannya.
Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa penundaan distribusi bantuan dan lambatnya respon internasional hanya akan memperpanjang penderitaan warga sipil yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Kekurangan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan telah mencapai skala yang sangat mengkhawatirkan.
Situasi Keamanan dan Pelanggaran Hak Asasi
Ketegangan kembali meningkat sejak 18 Maret 2025, ketika militer Israel melanjutkan operasi militernya di Jalur Gaza. Langkah ini menghentikan sementara kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tahanan yang sebelumnya telah disepakati dan berlaku sejak awal Januari. Akibat serangan yang terus berlangsung, ribuan warga sipil menjadi korban, baik secara langsung karena serangan udara maupun akibat kelaparan dan kurangnya layanan kesehatan.
Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 50.900 warga Palestina telah kehilangan nyawa sejak serangan militer intensif dimulai pada Oktober 2023. Korban terbanyak berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak. Banyak dari mereka yang meninggal bukan karena serangan langsung, tetapi karena tidak mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan perawatan medis.
Tingginya angka korban dan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum kemanusiaan internasional telah mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengambil langkah hukum. Pada November 2024, ICC resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keduanya didakwa atas kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di wilayah Gaza.
Dalam dakwaan tersebut, disebutkan bahwa kebijakan militer Israel dan pengepungan terhadap Jalur Gaza dilakukan secara sistematis dan disengaja, serta berkontribusi langsung terhadap penderitaan warga sipil.
Selain proses di Mahkamah Pidana Internasional, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). Kasus tersebut diajukan oleh sejumlah negara atas nama solidaritas kemanusiaan dan berfokus pada kemungkinan tindakan sistematis untuk memusnahkan suatu kelompok etnis secara menyeluruh atau sebagian.
Dampak terhadap Kemanusiaan dan Stabilitas Regional
Kondisi darurat di Jalur Gaza tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan di dalam wilayah tersebut, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Ketegangan antara negara-negara tetangga, pengungsian massal, serta kerentanan terhadap radikalisasi adalah beberapa risiko tambahan yang dapat terjadi jika krisis ini terus berlarut tanpa penyelesaian diplomatik dan kemanusiaan yang adil.
Berbagai organisasi internasional, termasuk Palang Merah Internasional (ICRC) dan LSM-LSM kemanusiaan lainnya, telah mengajukan permohonan agar koridor kemanusiaan dibuka dan akses terhadap distribusi bantuan segera dipulihkan. Namun hingga saat ini, belum ada jaminan dari pihak Israel mengenai kemudahan masuknya bantuan secara konsisten ke Jalur Gaza.
Seruan kepada Masyarakat Internasional
UNRWA dan badan-badan PBB lainnya secara tegas menyerukan kepada komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB dan negara-negara donor utama, untuk tidak tinggal diam. Tindakan nyata diperlukan guna menekan pihak-pihak yang terlibat agar menghentikan kekerasan dan memprioritaskan keselamatan warga sipil.
Juliette Touma menegaskan bahwa penderitaan anak-anak dan perempuan di Gaza seharusnya menjadi panggilan nurani global. Ia menyebutkan bahwa keheningan dan ketidakpedulian akan menjadi kegagalan moral bagi dunia internasional.
“Dunia harus bertindak sekarang. Jika tidak, kita akan menyaksikan tragedi kemanusiaan yang tercatat sebagai salah satu kegagalan kolektif terbesar dalam sejarah modern,” tutup Touma.
Krisis kemanusiaan di Gaza terus berlangsung. Dan selama tidak ada langkah konkret untuk menghentikan kekerasan serta memulihkan akses terhadap kebutuhan dasar, situasi tragis ini dipastikan akan terus memburuk.
Baca Juga : Xi Jinping Kunjungi Vietnam, Di Tengah Meningkat Perang Dagang