Australia Kritik Kebijakan Tarif Film Produksi Luar Negeri Amerika menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap film asing. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak adil dan merugikan industri perfilman internasional, termasuk produksi dari Australia.

Menteri Layanan Sosial Australia, Amanda Rishworth, pada hari Selasa (6/5), menyatakan bahwa seluruh jajaran pemerintah, termasuk Perdana Menteri Anthony Albanese, akan menyuarakan penolakan yang kuat terhadap kebijakan tarif tersebut kepada pihak Amerika Serikat. Hal ini disampaikan pasca kemenangan besar Partai Buruh dalam pemilihan umum parlemen Australia ke-48, yang digelar pada Sabtu (3/5).

“Tarif ini tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun,” tegas Rishworth dalam wawancara bersama stasiun televisi Nine Network. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri dalam Kabinet Albanese pada periode parlemen ke-47, meskipun belum dipastikan apakah akan melanjutkan posisi serupa pada periode pemerintahan berikutnya.

Australia Kritik Kebijakan Tarif Film Produksi

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Senin (5/5), mengumumkan penerapan tarif sebesar 100 persen terhadap film yang diproduksi di luar wilayah Amerika Serikat. Kebijakan ini memicu kekhawatiran negara-negara mitra dagang, termasuk Australia, yang memiliki hubungan erat dalam sektor kreatif dan kebudayaan dengan Negeri Paman Sam tersebut.

Menanggapi kebijakan tersebut, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Trump. Dalam percakapan yang terjadi setelah hasil pemilu diumumkan, kedua pemimpin negara membahas mengenai dampak dan pertimbangan di balik kebijakan tarif tersebut.

Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, turut menegaskan sikap pemerintah dengan menyatakan bahwa Australia akan menyampaikan keberatannya secara resmi kepada pemerintah Amerika Serikat. Dalam keterangannya kepada Nine Network, Wong menegaskan bahwa isu ini akan menjadi salah satu agenda penting dalam hubungan bilateral kedua negara ke depan.

Dalam wawancara terpisah pada Selasa pagi dengan stasiun radio Australian Broadcasting Corporation (ABC), Wong menyampaikan bahwa salah satu prioritas pemerintah dalam waktu dekat adalah membuka kembali pembicaraan dengan Uni Eropa terkait perjanjian perdagangan bebas.

Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi diversifikasi perdagangan Australia yang bertujuan untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk ekspor dalam menghadapi kebijakan perdagangan proteksionis.

“Sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan, kita harus memastikan agar tidak menjadi korban dari kebijakan proteksionis. Langkah semacam ini justru dapat merugikan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menjalin kembali dialog dengan Uni Eropa dan negara-negara mitra lainnya,” jelas Wong.

Film Produksi Luar Negeri Amerika

Sebagaimana diketahui, negosiasi antara Australia dan Uni Eropa mengenai kesepakatan perdagangan bebas sebelumnya mengalami kebuntuan pada tahun 2023. Ketidaksepakatan muncul seiring dengan tuntutan Australia untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian ke pasar Eropa, yang belum disetujui oleh pihak UE.

Menanggapi kondisi tersebut, Partai Buruh dalam kampanyenya pada bulan April telah menyatakan komitmennya untuk kembali melanjutkan pembahasan kerja sama perdagangan tersebut jika berhasil memenangkan pemilihan umum. Kini, dengan posisi mayoritas yang diraih, pemerintah berencana untuk kembali merancang strategi negosiasi yang lebih proaktif.

Sementara itu, surat kabar News Corp Australia melaporkan bahwa Perdana Menteri Albanese siap mempertimbangkan penghapusan tarif impor kendaraan mewah asal Eropa sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik. Dalam usulan tersebut, Australia akan memberikan keringanan pajak impor kendaraan bermotor sebagai imbalan atas akses ekspor pertanian yang lebih luas ke pasar Eropa.

Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis dalam meningkatkan daya saing produk Australia di pasar global serta menjawab tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks. Pemerintah juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan sektor domestik dan keterbukaan terhadap kerja sama multilateral.

Kebijakan proteksionis yang dicanangkan oleh Presiden Trump, khususnya dalam sektor hiburan dan media, dianggap sebagai tantangan besar bagi negara-negara mitra dagang, termasuk Australia. Namun, pemerintah Australia menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat, sambil memperluas peluang di kawasan Asia dan Eropa.

Baca Juga : Pengadilan Internasional Khmer Merah Menjadi Contoh Bagi Dunia

Dengan dukungan kuat dari parlemen dan masyarakat, pemerintah Partai Buruh bertekad untuk menjaga posisi Australia sebagai mitra dagang yang terpercaya dan inovatif dalam ekonomi global. Diplomasi yang konstruktif dan negosiasi yang terarah menjadi kunci dalam menghadapi dinamika kebijakan luar negeri yang terus berkembang.