Netanyahu Akui Israel Persenjatai Klan Di Gaza Yang Anti-Hamas secara terbuka mengonfirmasi bahwa pemerintahannya telah memberikan dukungan persenjataan kepada kelompok-kelompok klan di Jalur Gaza yang dianggap menentang dominasi Hamas.

Pengakuan tersebut disampaikan Netanyahu melalui sebuah rekaman video singkat yang dipublikasikan di media sosial resmi miliknya dan segera menjadi perhatian publik serta memicu kontroversi di kalangan internal politik Israel maupun komunitas internasional.

“Di mana letak masalahnya?” ujar Netanyahu dalam video tersebut. “Langkah ini justru menyelamatkan nyawa prajurit kami, dan menyebarkan informasi tentang hal ini hanya akan menguntungkan Hamas,” ucapnya, seperti dikutip dari laporan BBC, Jumat (6/6/2025).

Netanyahu Akui Israel Persenjatai Klan Di Gaza

Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah media Israel mengungkap bahwa Netanyahu secara pribadi telah memberikan otorisasi langsung untuk menyalurkan senjata kepada kelompok tertentu di wilayah selatan Gaza, khususnya klan yang dipimpin oleh Yasser Abu Shabab. Kelompok ini disebut beroperasi di wilayah Rafah yang kini berada dalam pengawasan militer Israel.

Kelompok yang dipimpin oleh Yasser Abu Shabab mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang menolak dominasi dan kekuasaan militer Hamas.

Dalam narasi resminya, kelompok ini mengklaim berperan menjaga distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan memastikan tidak ada penguasaan oleh pihak bersenjata Hamas terhadap jalur bantuan tersebut.

Namun di sisi lain, tuduhan keras dilontarkan terhadap kelompok ini. Sejumlah aktivis kemanusiaan dan pengamat menuduh mereka telah melakukan penjarahan terhadap pasokan bantuan yang semestinya ditujukan untuk warga sipil Gaza. Kritik semakin meningkat setelah diketahui bahwa kelompok ini telah menerima pasokan senjata dari otoritas Israel.

Polemik tersebut semakin dalam setelah tokoh-tokoh oposisi Israel menyuarakan ketidaksetujuan mereka secara terbuka.

Kritik dari Internal Politik Israel

Langkah yang diambil Netanyahu dalam menyuplai persenjataan kepada kelompok di Gaza tak pelak menimbulkan kegaduhan di dalam negeri. Mantan Wakil Menteri Pertahanan Israel, Yair Golan, mengecam keras kebijakan tersebut.

Ia menilai tindakan Netanyahu sebagai bentuk pengabaian terhadap keamanan nasional dan keselamatan warga sipil Israel.

“Benjamin Netanyahu telah menjadi ancaman langsung terhadap keamanan negara. Bukannya fokus menyelamatkan para sandera dan melindungi warga Israel, ia justru menciptakan potensi krisis baru di Jalur Gaza,” tulis Golan melalui akun media sosialnya.

Kecaman serupa juga disampaikan oleh Avigdor Lieberman, politisi oposisi yang mengungkap bahwa kelompok Abu Shabab bukan sekadar organisasi lokal, melainkan memiliki afiliasi dengan kelompok ekstremis internasional.

Lieberman bahkan menuding Netanyahu telah mengambil keputusan strategis tersebut tanpa melalui persetujuan resmi dari kabinet.

Kementerian Pertahanan Israel, dalam pernyataan tidak resmi, membenarkan adanya aliran senjata kepada kelompok tersebut. Senjata yang disuplai diduga termasuk senapan serbu Kalashnikov, dengan sebagian berasal dari hasil sitaan yang sebelumnya digunakan oleh Hamas.

Bantahan dari Abu Shabab dan Ketegangan dengan Hamas

Menanggapi berbagai tudingan yang muncul, Yasser Abu Shabab dalam pernyataan publiknya membantah bahwa kelompoknya telah menerima persenjataan dari pemerintah Israel.

Ia menyatakan bahwa semua perlengkapan yang dimiliki berasal dari dukungan masyarakat lokal dan bahwa senjata mereka tidak lebih dari peralatan lama yang sudah usang.

“Kami tidak menerima satu pun senjata dari pihak Israel. Persenjataan kami berasal dari komunitas kami sendiri dan telah digunakan sejak lama,” tegas Abu Shabab dalam pernyataan yang diunggah secara daring.

Namun, keterlibatan klan Abu Shabab dalam dinamika internal Gaza telah memicu konflik terbuka dengan Hamas.

Menurut laporan media berbahasa Arab, sayap militer Hamas telah melancarkan aksi balasan terhadap anggota klan tersebut, termasuk pembunuhan terhadap sejumlah figur kunci yang dianggap bekerja sama dengan otoritas Israel.

Respons Pemerintah Israel dan Dampak Kemanusiaan

Kantor Perdana Menteri Israel dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa semua kebijakan yang dijalankan saat ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk melemahkan Hamas dari berbagai aspek, termasuk dengan cara memanfaatkan kekuatan lokal yang bersifat anti-Hamas.

“Segala upaya saat ini diarahkan untuk mempercepat kekalahan Hamas, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh seluruh kepala lembaga keamanan nasional,” demikian pernyataan resmi dari kantor Netanyahu.

Meski demikian, langkah ini justru memunculkan dilema baru di tengah kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa mayoritas warga Gaza kini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan kelangkaan pangan dan air bersih yang akut.

PBB juga memperingatkan bahwa wilayah tersebut kini berada di ambang bencana kelaparan, di mana distribusi bantuan sangat terganggu oleh instabilitas keamanan dan penjarahan oleh kelompok bersenjata.

Kebijakan Israel dalam memperkuat kelompok non-negara di wilayah konflik dianggap menambah lapisan kompleksitas yang dapat memperpanjang siklus kekerasan dan menurunkan efektivitas solusi damai jangka panjang.

Baca Juga : Profil Presiden Baru Korea Selatan Lee Jae-Myung Buruh Pabrik