Presiden Korsel Sidang Pemakzulan Akan Bersaksi Sidang Dirinya Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan bersaksi pada sidang pemakzulan
dirinya di Mahkamah Konstitusi atas keputusannya untuk memberlakukan darurat militer yang gagal bulan lalu, kata pengacaranya pada Minggu.
Proses ini dipicu oleh tuduhan bahwa Yoon telah menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar undang-undang terkait pemberlakuan darurat militer
di tengah protes besar-besaran yang melanda negara tersebut.
Langkah pemberlakuan darurat militer oleh Yoon menuai kritik tajam, baik dari pihak oposisi maupun masyarakat sipil, yang menilai kebijakan itu
berlebihan dan melanggar hak asasi manusia.
Presiden Korsel Sidang Pemakzulan
“Presiden Korsel berencana hadir pada tanggal yang ditetapkan untuk menyampaikan sikapnya,” kata Yun Gap-geun, penasihat hukum Yoon, dalam sebuah pesan kepada wartawan.
Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 14 Januari untuk sidang pertama pemakzulan Yoon. Empat sidang lainnya akan berlangsung pada 16, 21 dan 23 Januari, serta 4 Februari.
Berdasarkan undang-undang, Yoon harus menghadiri sidang-sidang formal, sedangkan sidang-sidang persiapan tidak memerlukan kehadirannya.
Jika dia tidak hadir pada sidang pertama, sidang itu akan dijadwalkan ulang. Namun, jika dia tidak hadir juga, pengadilan akan terus melanjutkan proses peradilan.
Karena Yoon ditanggguhkan dari tugasnya sebagai presiden setelah dimakzulkan, menurut tim pembelanya, dia akan fokus pada persidangan pemakzulan.
Hingga saat ini, Yoon masih menolak untuk mematuhi semua panggilan dan prosedur lain yang diminta oleh badan penegak hukum terkait kasus darurat militer.
Pasukan pengamanan presiden pada Jumat berusaha mencegah upaya penyelidik melaksanakan surat perintah pengadilan untuk menahan Yoon.
Dalam pernyataan awalnya, Yoon menyebut dirinya siap menghadapi sidang ini sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap rakyat.
“Saya akan menjelaskan semua tindakan yang diambil pemerintah demi melindungi negara dan rakyat Korea Selatan,” ujar Yoon.
Sidang ini dipandang sebagai salah satu momen politik paling penting dalam sejarah modern Korea Selatan. Banyak pihak yang menantikan hasilnya,
mengingat dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan serta stabilitas politik negara.
Jika terbukti bersalah, Yoon bisa menjadi presiden pertama dalam sejarah Korsel yang dimakzulkan karena pemberlakuan darurat militer.
Situasi ini juga menguji kekuatan institusi demokrasi Korsel dalam menangani krisis politik yang kompleks.