Ribuan Pendukung Duterte Demo Di Seluruh Filipina Tindakan ICC untuk menuntut pembebasan dan kepulangannya ke tanah air. Demonstrasi ini berlangsung sebagai respons terhadap penahanan Duterte oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan kampanye pemberantasan narkoba selama masa kepemimpinannya.
Aksi protes terbesar terjadi di ibu kota, Manila, di mana lebih dari 2.000 orang berkumpul dalam doa bersama yang bertujuan mendesak pemerintah agar mengambil langkah untuk memulangkan Duterte ke Filipina. Para peserta demonstrasi mengenakan pakaian berwarna merah dan hijau sambil mengibarkan spanduk yang berisi seruan keadilan, persatuan, dan perdamaian.
Aksi protes yang digelar pada Sabtu (15/3/2025) turut dihadiri oleh beberapa mantan pejabat di era pemerintahan Duterte serta sejumlah kandidat senator yang berasal dari kubunya. Mereka menyatakan bahwa tindakan ICC terhadap Duterte merupakan bentuk ketidakadilan dan intervensi terhadap kedaulatan Filipina.
Ribuan Pendukung Duterte Demo Di Filipina
Salah satu demonstran menyampaikan kecaman terhadap tindakan ICC, dengan menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan proses hukum yang tidak adil. “Apa yang terjadi saat ini adalah tindakan yang berlebihan. Kebijakan Duterte memberantas narkoba telah membawa perubahan besar terhadap keamanan di negara ini,” ujarnya, dikutip dari NHK, Minggu (16/3/2025).
Tidak hanya di Manila, aksi protes serupa juga terjadi di 18 kota lainnya di seluruh Filipina. Rangkaian demonstrasi ini menunjukkan solidaritas yang luas dari masyarakat yang masih mendukung Duterte dan kebijakan-kebijakan yang diterapkannya selama menjabat sebagai Presiden Filipina.
Serangkaian Aksi Solidaritas
Sejak awal pekan, berbagai aksi solidaritas telah digelar untuk mendukung Duterte. Pada Kamis (13/3/2025), ratusan pendukung Duterte berkumpul di depan Mahkamah Agung di Manila, menyalakan lilin sebagai simbol harapan agar Duterte segera kembali ke Filipina. Aksi serupa juga terjadi di Kota Davao, kediaman mantan presiden tersebut, di mana doa bersama diadakan oleh para pendukungnya pada malam hari.
Pada Rabu (12/3/2025), sekitar 100 pendukung Duterte melakukan aksi demonstrasi di Kota San Fernando, Pampanga. Mereka membawa spanduk bertuliskan ‘Justice for PRRD (President Rodrigo Roa Duterte)’ dan menggelar konvoi kendaraan mengelilingi kota sebagai bentuk dukungan terhadap mantan presiden mereka.
Putri Duterte, Veronica Duterte, juga menyampaikan seruan solidaritas melalui media sosial. Dalam unggahan di Instagram yang dikutip dari Xinhua pada Sabtu (15/3/2025), ia mengajak masyarakat untuk bersatu dalam membela kedaulatan negara. “Saya tidak memanggil kalian sebagai pendukungnya, tetapi sebagai sesama warga Filipina. Berdirilah untuk kebenaran, nyalakan lilin, di mana pun kalian berada, di Filipina atau di luar negeri. Mari kita bersatu dalam doa dan mempertahankan hak kita atas kedaulatan ini,” tulisnya.
Upaya Hukum untuk Pembebasan Duterte
Saat ini, tim kuasa hukum Duterte tengah berupaya mengajukan permohonan pembebasan sementara selama proses peradilan berlangsung. Mereka berargumen bahwa Duterte harus diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil dan dengan tetap berada di Filipina.
Pengacara Duterte menilai bahwa penahanannya di bawah yurisdiksi ICC tidak memiliki dasar yang kuat, mengingat Filipina telah keluar dari keanggotaan ICC sejak 2019. “Kami sedang mengajukan permohonan pembebasan sementara agar Duterte dapat menjalani proses hukum dengan tetap berada di Filipina. Kami yakin bahwa hak-haknya sebagai mantan kepala negara harus dihormati,” ujar salah satu pengacaranya.
Pemerintah Filipina sendiri masih mempertimbangkan langkah hukum dan diplomatik yang akan diambil terkait kasus ini. Beberapa pejabat menyatakan bahwa keterlibatan ICC dalam menangani kasus Duterte dapat berimplikasi pada hubungan diplomatik dan kedaulatan hukum nasional.
Respons Pemerintah dan Masyarakat Internasional
Pemerintah Filipina hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan intervensi dalam kasus Duterte. Namun, beberapa tokoh politik menyatakan bahwa langkah ICC dapat mempengaruhi hubungan antara Filipina dan lembaga hukum internasional.
Di sisi lain, beberapa kelompok hak asasi manusia mendukung tindakan ICC dan menyatakan bahwa proses hukum terhadap Duterte harus tetap berlanjut demi keadilan bagi para korban perang melawan narkoba yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menyoroti pentingnya pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini.
Namun, para pendukung Duterte menilai bahwa tindakan keras yang diterapkan selama pemerintahannya diperlukan untuk menekan angka kejahatan dan memperbaiki situasi keamanan di Filipina. Mereka berpendapat bahwa keberhasilan Duterte dalam mengurangi angka kriminalitas seharusnya menjadi faktor pertimbangan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Kesimpulan
Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar di berbagai kota di Filipina menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap mantan Presiden Rodrigo Duterte. Para pendukungnya menuntut pembebasan dan kepulangannya ke Filipina, dengan menilai bahwa tindakan ICC merupakan bentuk ketidakadilan yang mengabaikan kedaulatan negara.
Sementara itu, proses hukum terhadap Duterte masih berlangsung, dengan tim kuasa hukum yang terus mengupayakan pembebasan sementara. Pemerintah Filipina berada dalam posisi sulit, harus menyeimbangkan kepentingan hukum nasional dengan tekanan internasional yang menghendaki proses hukum tetap berjalan.
Di tengah berbagai perbedaan pandangan, kasus ini menjadi ujian besar bagi Filipina dalam menavigasi isu hukum, politik, dan diplomasi di tingkat global. Dengan demonstrasi yang terus berlanjut dan perdebatan yang semakin intens, perhatian dunia kini tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil oleh pemerintah Filipina dan Mahkamah Pidana Internasional dalam menyelesaikan kasus ini.
Baca Juga : Serangan Udara Junta Myanmar Ada Di Gempur Desa Letpanhla