Korea Selatan Umumkan Darurat Militer Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan status darurat di seluruh negeri.

Langkah ini diambil dengan alasan adanya ancaman dari Korea Utara dan dugaan upaya kudeta oleh oposisi domestik.

Namun, keputusan tersebut segera memicu protes massal dari warga yang khawatir akan kembalinya otoritarianisme dan potensi memburuknya situasi keamanan.

Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer

Presiden Yoon menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk menghadapi ancaman eksternal dan internal yang mengancam stabilitas nasional.

Ia menuduh pihak oposisi berkolusi dengan Korea Utara untuk menggulingkan pemerintahannya. Namun, tuduhan ini dibantah oleh oposisi
yang menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

Pengumuman darurat militer disambut dengan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, termasuk Seoul.

Warga menuntut pencabutan status tersebut dan mengekspresikan ketakutan akan kembalinya era otoriter. Media sosial dipenuhi
dengan gambar tank dan kendaraan militer di jalan-jalan, menambah kekhawatiran publik.

Komunitas internasional juga bereaksi; beberapa negara mengeluarkan peringatan perjalanan dan mendesak warganya di Korea Selatan untuk berhati-hati.
Amerika Serikat, sebagai sekutu utama, menyatakan keprihatinan dan menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan.

Setelah tekanan domestik dan internasional, Presiden Yoon mencabut status darurat militer pada 4 Desember 2024.

Ia menyatakan bahwa situasi telah terkendali dan berterima kasih kepada publik atas pengertian mereka Namun, pencabutan ini tidak meredakan kritik terhadap
pemerintahannya, dan beberapa pihak menyerukan penyelidikan atas motif di balik pengumuman tersebut.

Korea Selatan memiliki sejarah panjang terkait darurat militer, terutama selama periode otoriter sebelum reformasi demokrasi pada 1980-an
Pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon mengingatkan banyak orang pada masa-masa kelam tersebut, sehingga memicu reaksi keras dari publik
yang menghargai demokrasi dan kebebasan sipil.

Kesimpulan

Pengumuman dan pencabutan cepat status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol menyoroti ketegangan politik di Korea Selatan.
Meskipun situasi telah kembali normal, insiden ini meninggalkan pertanyaan tentang stabilitas politik dan komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Korea Selatan.