Mesir Susun Rencana Konstruksi Gaza Tanpa Libatkan Hamas Pemerintah Mesir dikabarkan tengah bekerja sama dengan Bank Dunia dalam menyusun alternatif terhadap rencana yang sebelumnya diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait rekonstruksi Jalur Gaza. Rencana tersebut mengusulkan pengembangan Jalur Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”, di mana kelompok Hamas secara resmi tidak akan dilibatkan dalam tata kelola maupun pemulihan wilayah tersebut.

Dalam rancangan yang sedang dikembangkan, proses rekonstruksi akan dikelola oleh sebuah komite khusus yang tidak melibatkan perwakilan Hamas. Namun, ketidakjelasan mengenai peran Hamas di masa depan menjadi tantangan tersendiri dalam mendapatkan dukungan dari Israel untuk rencana ini.

Mesir Susun Rencana Konstruksi Gaza

Negara-negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab dan Qatar, telah menyatakan kesiapan mereka dalam menyediakan pendanaan untuk rekonstruksi Jalur Gaza. Namun, pendanaan ini disertai syarat bahwa warga Palestina tetap memiliki hak untuk tinggal di wilayah tersebut dan tidak dipaksa mengungsi ke Mesir atau Yordania, baik secara sementara maupun permanen. Diperkirakan, proses rekonstruksi ini akan berlangsung selama tiga hingga lima tahun, mengingat sekitar 65 persen infrastruktur dan properti di Jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat konflik yang berkepanjangan.

Dari sisi keamanan, sejumlah sumber di Eropa mengungkapkan bahwa belum ada solusi konkret yang disepakati terkait jaminan keamanan bagi Israel terhadap Jalur Gaza. Hal ini disebabkan oleh penolakan negara-negara Arab untuk mengerahkan pasukan mereka, kecuali Israel memberikan kepastian politik terkait pembentukan negara Palestina di masa mendatang.

Sebagai langkah lanjutan, negara-negara Arab dijadwalkan akan menggelar pertemuan penting di Riyadh pada 27 Februari mendatang. Dalam forum tersebut, sejumlah alternatif terkait rencana rekonstruksi Jalur Gaza akan dibahas, dan beberapa aspek dari rencana ini kemungkinan akan diumumkan kepada publik.

Sikap Arab Saudi dan Liga Arab

Hingga saat ini, Arab Saudi belum secara tegas menyerukan penghapusan peran Hamas dalam proses rekonstruksi dan pemerintahan di Jalur Gaza. Namun, penasihat senior Uni Emirat Arab, Anwar Gargash, memberikan apresiasi terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, yang meminta agar Hamas mundur dari peran pemerintahan di Jalur Gaza sebagai langkah yang bijak dan rasional.

“Kepentingan rakyat Palestina harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan kelompok tertentu, terutama di tengah ancaman pemindahan warga Palestina dari Gaza serta dampak buruk dari konflik yang berkepanjangan,” ujar Aboul Gheit dalam keterangannya, seperti dikutip dari The Guardian pada Senin (17/2/2025).

Pandangan Otoritas Palestina

Dalam perhelatan World Governments Summit pekan lalu, Aboul Gheit menegaskan bahwa gagasan Donald Trump mengenai pemindahan sekitar dua juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke wilayah lain bukanlah solusi yang dapat diterima. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan memperpanjang krisis kemanusiaan dan menghambat upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

“Usulan seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh dunia Arab selama lebih dari satu abad,” tegas Aboul Gheit.

Sebagai bagian dari rencana alternatif yang diusulkan negara-negara Arab, komite yang bertanggung jawab atas rekonstruksi Gaza nantinya akan terdiri dari teknokrat independen, perwakilan masyarakat sipil, serta serikat pekerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu kelompok atau faksi politik yang mendominasi proses pemulihan wilayah tersebut.