Nepal Tanpa Presiden PM Saat Demo Ricuh, Tentara Akan Ambil Alih
Nepal tengah dilanda krisis politik yang serius setelah posisi presiden dan perdana menteri mengalami kekosongan. Kondisi ini terjadi di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran yang berujung ricuh di ibu kota Kathmandu. Situasi yang semakin tidak terkendali memunculkan kemungkinan tentara mengambil alih kendali pemerintahan sementara demi menjaga stabilitas negara.
Nepal Tanpa Presiden PM Saat Demo Ricuh, Tentara Akan Ambil Alih
Kekosongan posisi presiden dan perdana menteri terjadi setelah masa jabatan presiden berakhir, sementara calon pengganti belum diputuskan. Di sisi lain, perdana menteri sebelumnya mengundurkan diri akibat tekanan politik dan konflik internal di parlemen. Hal ini membuat Nepal berada dalam situasi tanpa kepemimpinan yang sah di tengah gejolak politik dan sosial yang semakin memanas.
Gelombang Demonstrasi yang Membesar
Kekosongan kepemimpinan memicu kekecewaan rakyat. Ribuan warga turun ke jalan untuk menuntut stabilitas politik dan percepatan pembentukan pemerintahan baru. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai, berubah ricuh setelah massa bentrok dengan aparat keamanan. Sejumlah fasilitas publik rusak, kendaraan terbakar, dan lalu lintas di pusat kota lumpuh akibat kerusuhan tersebut.
Kondisi Keamanan di Kathmandu
Kathmandu sebagai pusat pemerintahan menjadi lokasi paling terdampak. Aparat kepolisian berupaya mengendalikan massa, namun jumlah demonstran yang sangat besar membuat situasi sulit dikendalikan. Beberapa laporan menyebutkan adanya korban luka dari pihak demonstran maupun aparat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya eskalasi lebih besar yang bisa mengancam stabilitas nasional.
Tentara Siap Ambil Alih
Melihat kondisi yang semakin genting, pihak militer Nepal menyatakan siap mengambil alih kendali sementara. Pernyataan resmi dari juru bicara angkatan bersenjata menyebutkan bahwa langkah ini akan dilakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban umum. Militer menegaskan tidak berniat menggulingkan sistem demokrasi, melainkan menunggu hingga proses politik menghasilkan pemimpin baru yang sah.
Respon dari Partai Politik
Partai-partai politik utama di Nepal bereaksi beragam atas kemungkinan intervensi militer. Sebagian menyetujui langkah tersebut sebagai solusi darurat untuk mencegah kekacauan. Namun, sebagian lain menolak karena khawatir akan mengembalikan Nepal ke era pemerintahan militer yang pernah terjadi di masa lalu. Perdebatan ini semakin memperlihatkan lemahnya konsensus di kalangan elit politik.
Dampak bagi Rakyat dan Ekonomi
Krisis politik dan kerusuhan yang terjadi memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Aktivitas perdagangan terhenti, sekolah-sekolah diliburkan, dan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Nepal mengalami penurunan drastis. Wisatawan asing banyak yang memilih meninggalkan Kathmandu lebih cepat karena khawatir akan keselamatan mereka. Kondisi ini semakin menekan perekonomian Nepal yang sudah rapuh sejak pandemi.
Kekhawatiran Internasional
Sejumlah negara sahabat dan organisasi internasional menyatakan keprihatinan terhadap situasi di Nepal. Mereka mendesak agar semua pihak mengedepankan dialog dan menghindari kekerasan. Beberapa lembaga internasional juga menawarkan bantuan mediasi untuk mendorong tercapainya kesepakatan politik yang damai. Kekhawatiran utama adalah potensi krisis ini menular menjadi konflik berkepanjangan di kawasan Himalaya.
Harapan untuk Jalan Keluar
Meski situasi terlihat rumit, harapan tetap ada. Banyak pihak mendorong agar parlemen segera menetapkan presiden baru dan membentuk pemerintahan transisi. Langkah ini dinilai sebagai solusi terbaik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Selain itu, keterlibatan militer diharapkan hanya bersifat sementara dan tidak mengganggu proses demokrasi yang telah diperjuangkan rakyat Nepal.
Penutup
Nepal saat ini berada dalam persimpangan jalan antara demokrasi dan stabilitas darurat. Kekosongan kepemimpinan di tengah kerusuhan membuat tentara siap turun tangan untuk menjaga ketertiban. Namun, solusi jangka panjang tetap berada di tangan para elit politik yang harus segera mengatasi perbedaan dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Dunia menanti bagaimana Nepal keluar dari krisis ini dan kembali menapaki jalur demokrasi yang stabil.
Baca juga:Hamas Kecam Israel Serang Doha: Pelanggaran Hukum Internasional