Partai Oposisi Utama Hongkong Umumkan Rencana Pembubaran Para pemimpin Partai Demokrat telah mengumumkan rencana untuk membubarkan partai yang sebelumnya menjadi oposisi terbesar di kota tersebut. Keputusan ini mencerminkan tekanan politik yang semakin meningkat terhadap kelompok pro-demokrasi di wilayah tersebut setelah serangkaian tindakan keras yang diberlakukan oleh pemerintah China.
Menurut laporan BBC, Ketua Partai Demokrat, Lo Kin-hei, mengungkapkan bahwa para anggota partai akan memberikan suara dalam waktu dekat untuk menentukan nasib partai yang telah berusia 31 tahun itu. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai hambatan politik yang menyulitkan keberlangsungan partai dalam beberapa tahun terakhir.
Partai Oposisi Utama Hongkong Dampak Tekanan
Sejak protes massal pada tahun 2019, Hong Kong mengalami perubahan drastis dalam lanskap politiknya. Sejumlah tindakan keras dari pemerintah pusat China terhadap perbedaan pendapat menghambat operasional
partai-partai oposisi, termasuk Partai Demokrat. Pemerintah Beijing dan otoritas Hong Kong berargumen bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Salah satu perubahan besar yang mempersempit ruang gerak oposisi adalah revisi sistem pemilu di Hong Kong. Pada tahun 2021, pemerintah China menerapkan undang-undang yang dikenal sebagai “undang-undang patriot,” yang mengharuskan semua kandidat pemilu untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Beijing. Aturan ini secara efektif menghalangi Partai Demokrat dari berpartisipasi dalam pemilihan umum, membuat partai ini semakin kehilangan pengaruhnya di arena politik.
Keputusan Pembubaran Partai
Dalam konferensi pers yang digelar Selasa malam setelah pertemuan internal partai, Lo Kin-hei menyatakan bahwa keputusan untuk membubarkan Partai Demokrat diambil berdasarkan “situasi politik saat ini.”
“Memperjuangkan demokrasi di Hong Kong selalu menjadi tantangan yang besar, dan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan tersebut semakin berat,” ujar Lo kepada media. Namun, ia tidak memberikan komentar lebih lanjut ketika ditanya apakah keputusan ini dibuat karena tekanan politik dari otoritas setempat.
Partai Demokrat telah membentuk kelompok kerja untuk mengawasi proses pembubaran. Menurut aturan internal partai, minimal 75 persen dari anggota yang hadir dalam rapat umum harus menyetujui pembubaran sebelum keputusan final dapat diambil. Meskipun demikian, tanggal rapat tersebut belum diumumkan secara resmi.
Reaksi dari Pemerintah Hong Kong
Keputusan ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk penasihat pemerintah Hong Kong, Regina Ip. Dalam pernyataannya pada hari Rabu, Ip menuduh Partai Demokrat memiliki agenda yang bertentangan dengan kepentingan nasional China dan terus-menerus menciptakan ketidakstabilan di dalam maupun di luar parlemen.
“Saya tidak terkejut bahwa mereka kehilangan dukungan dalam beberapa tahun terakhir… Partai Demokrat telah menemui jalan buntu,” ujar Ip, yang saat ini menjabat sebagai salah satu ketua Dewan Eksekutif Hong Kong.