Pengadilan Internasional Khmer Merah Menjadi Contoh Bagi Dunia Ketua Senat Kerajaan Kamboja, Hun Sen, menegaskan bahwa keberadaan dan capaian dari Pengadilan Khmer Merah atau Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) merupakan salah satu contoh konkret keberhasilan pengadilan internasional dalam menuntaskan kasus kejahatan kemanusiaan berskala besar serta memberikan keadilan bagi para korban kekejaman rezim.

Pernyataan tersebut disampaikan Hun Sen dalam pidato kunci saat menghadiri Kuliah Kepemimpinan Sekolah Pemerintahan ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (6/5/2025).

Dalam forum yang dihadiri tokoh-tokoh penting dari kawasan Asia Tenggara tersebut, Hun Sen mengulas proses panjang dan kompleks dari penyelenggaraan ECCC yang ia nilai telah memberikan kontribusi signifikan tidak hanya bagi Kamboja, melainkan juga bagi dunia hukum internasional.

Pengadilan Internasional Khmer Merah Menjadi Contoh

“Pencapaian yang ditorehkan oleh Pengadilan Khmer Merah adalah bukti bahwa suatu sistem peradilan dapat berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi nasional dan sekaligus sebagai instrumen pencegahan terhadap kebencian dan upaya pembalasan di tengah masyarakat yang pernah mengalami tragedi kemanusiaan,” ujar Hun Sen dalam sambutannya.

Hun Sen menjelaskan bahwa ECCC dibentuk sebagai pengadilan campuran (hybrid tribunal) melalui kerja sama antara Pemerintah Kerajaan Kamboja dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan utama dari pengadilan ini adalah untuk mengadili individu-individu yang memegang peranan kunci dalam rezim Khmer Merah—rezim otoriter yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari dua juta jiwa warga sipil Kamboja pada periode 1975 hingga 1979.

Selama empat tahun masa kekuasaan Khmer Merah di bawah kepemimpinan Pol Pot, rakyat Kamboja mengalami penyiksaan, kerja paksa, kelaparan, dan eksekusi massal. Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh komunitas internasional.

Hun Sen menyebut bahwa pengadilan ini memberikan titik terang bagi para penyintas serta menjadi wujud nyata pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan keadilan. “Melalui pengadilan ini, para pelaku utama akhirnya dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan kedamaian yang berkelanjutan bagi bangsa kami,” jelasnya.

Proses Hukum dan Capaian Pengadilan

Sejak resmi dibentuk pada tahun 1997 dan mulai aktif menjalankan proses hukum pada awal 2006, ECCC telah menyidangkan sejumlah tokoh senior Khmer Merah. Tiga tokoh utama, termasuk Nuon Chea (kader senior dan ideolog utama) serta Khieu Samphan (mantan kepala negara Khmer Merah), dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah atas berbagai tindak kejahatan kemanusiaan, termasuk genosida terhadap kelompok minoritas etnis Cham dan Vietnam.

Sementara itu, proses hukum terhadap dua tokoh lainnya dihentikan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia sebelum pengadilan mencapai vonis akhir. Meski begitu, pengadilan ini dinilai telah memberikan preseden hukum dan moral yang kuat bagi dunia internasional dalam menghadapi kejahatan berat yang melibatkan aktor negara.

Dalam forum yang sama, Hun Sen juga menyoroti warisan penting dari ECCC berupa dokumentasi sejarah dan bukti hukum yang sangat luas. Saat ini, Pusat Riset ECCC telah mengumpulkan lebih dari dua juta halaman dokumen yang mencakup kesaksian korban, arsip investigasi, serta catatan persidangan yang telah didigitalkan dan disimpan untuk kebutuhan edukasi, penelitian, dan pelestarian sejarah.

“Dokumen-dokumen ini adalah bagian dari kekayaan intelektual bangsa kami dan dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin mendalami studi tentang genosida, kejahatan kemanusiaan, dan penegakan hukum internasional,” kata Hun Sen.

Ia juga menambahkan bahwa koleksi dokumen tersebut dapat dijadikan rujukan oleh lembaga peradilan internasional yang hendak mengadopsi model serupa dengan ECCC dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Perbandingan dengan Pengadilan Internasional Lain

Dalam pidatonya, Hun Sen juga menyoroti perbedaan pendekatan antara ECCC dengan pengadilan internasional lain yang pernah dibentuk untuk mengadili kejahatan berat. Ia menyinggung tragedi genosida di Rwanda yang berlangsung selama 100 hari pada tahun 1994, namun tidak menghasilkan pengadilan campuran seperti yang dilakukan oleh Kamboja.

“Kasus Rwanda, meski mendapat perhatian global, tidak menempuh model pengadilan hybrid seperti kami. Ini menunjukkan bahwa mekanisme ECCC memiliki nilai tersendiri sebagai laboratorium hukum internasional yang efektif,” tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan pengadilan yang melibatkan unsur nasional dan internasional secara bersamaan memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh, baik dalam aspek penegakan hukum maupun dalam proses rekonsiliasi di tingkat masyarakat.

Penutup: ECCC sebagai Inspirasi Global

Hun Sen menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan ECCC tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan sejarah Kamboja, tetapi juga merupakan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum internasional modern. Ia berharap bahwa apa yang telah dilakukan oleh bangsa Kamboja dapat menginspirasi negara-negara lain dalam menangani luka sejarah melalui jalur hukum, bukan balas dendam.

“Keadilan adalah pondasi dari perdamaian yang abadi. Pengadilan Khmer Merah adalah bukti bahwa bahkan dalam kegelapan sejarah, keadilan tetap bisa ditegakkan,” pungkas Hun Sen.

Dengan berakhirnya masa aktif ECCC pada tahun 2022, kini fokus beralih pada pelestarian hasil dan pelajaran dari pengadilan tersebut sebagai aset global dalam perjuangan melawan impunitas dan dalam upaya membangun tatanan dunia yang lebih adil.

Baca Juga : Serangan Rudal Dari Houthi Ke Israel Area Bandara Ben Gurion