Proposal Gencatan Senjata Hamas Setujui Di Gaza Dari Mediator pada hari Sabtu (29/3) mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui sebuah proposal gencatan senjata yang diajukan oleh pihak mediator terkait konflik di Jalur Gaza. Proposal tersebut diterima oleh Hamas dua hari sebelumnya sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan kekerasan dan mencapai perdamaian di wilayah tersebut.

Kepala Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa organisasi tersebut telah merespons dengan positif terhadap semua upaya mediasi yang bertujuan menghentikan perang demi kepentingan rakyat Palestina. “Dengan komitmen kami kepada rakyat dan keluarga kami, kami telah terlibat dengan semua proposal secara bertanggung jawab dan positif untuk mengakhiri konflik,” ujar Khalil Al-Hayya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dua hari sebelumnya, pihaknya telah menerima proposal dari mediator dan menyatakan kesediaan untuk mematuhinya. Hamas berharap agar pihak pendudukan Israel tidak melakukan tindakan yang dapat merusak atau menghambat upaya mediasi tersebut.

Proposal Gencatan Senjata Hamas Di Gaza

Selain itu, pernyataan resmi dari Hamas juga kembali menegaskan sikap mereka terkait perlawanan bersenjata. Mereka menyatakan bahwa hak untuk melakukan perlawanan merupakan garis merah yang tidak dapat ditawar.

Hamas juga memperingatkan bahwa senjata perlawanan akan tetap berada di tangan rakyat dan negara jika pendudukan Israel terus berlanjut. “Kami tidak akan pernah menerima penghinaan terhadap rakyat kami. Tidak akan ada pengungsian atau deportasi,” tambahnya.

Hamas juga menyebutkan bahwa pihaknya, bersama dengan faksi-faksi lain, telah mengajukan daftar profesional dan pakar independen kepada pemerintah Mesir. Hal ini bertujuan untuk membentuk sebuah komite guna mengelola daerah kantong Gaza dan memastikan keberlanjutan kehidupan sipil di wilayah tersebut.

Di sisi lain, pihak Israel pada Sabtu malam waktu setempat juga mengonfirmasi telah menerima proposal gencatan senjata yang baru dari Gaza. Mereka menyatakan telah mengirimkan tanggapan kepada negara-negara mediator terkait proposal tersebut. Menurut keterangan dari Kantor Perdana Menteri Israel, tawaran balasan tersebut dilakukan dengan koordinasi penuh dengan Amerika Serikat.

Sejumlah media melaporkan bahwa salah satu poin yang masih menjadi perdebatan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut adalah jumlah sandera yang akan dibebaskan. Dilaporkan bahwa di bawah persyaratan yang disampaikan kepada Israel, Hamas akan membebaskan beberapa orang dari total 59 sandera yang masih ditahan. Sebagai gantinya, gencatan senjata akan diberlakukan selama 50 hari di Jalur Gaza.

Namun demikian, meskipun upaya mediasi masih terus dilakukan secara intensif, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melaporkan pada Sabtu malam bahwa pihaknya telah melancarkan operasi darat baru di wilayah Al Janina, Rafah, yang terletak di Gaza selatan. Operasi ini bertujuan untuk memperluas zona keamanan dan menghancurkan infrastruktur milik Hamas yang dianggap mengancam stabilitas.

Hamas setujui proposalnya

IDF juga mengungkapkan bahwa mereka, bekerja sama dengan dinas intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet, telah melaksanakan sejumlah serangan udara terhadap fasilitas militer yang diduga dimiliki oleh Hamas dan Jihad Islam di seluruh Gaza. Hal ini sebagai bagian dari operasi lanjutan setelah sebelumnya perjanjian gencatan senjata dengan Hamas yang berlaku sejak 19 Januari dihentikan pada 18 Maret.

Dengan dinamika yang terjadi, para pengamat internasional menyatakan bahwa upaya gencatan senjata ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak guna menghindari eskalasi lebih lanjut. Selain itu, komunitas internasional diharapkan dapat turut mendorong tercapainya perdamaian jangka panjang di kawasan yang telah lama dilanda konflik tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan harapannya agar kedua belah pihak dapat menahan diri dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perselisihan. Dukungan terhadap perdamaian serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di wilayah konflik merupakan prioritas yang harus diwujudkan demi kesejahteraan rakyat Palestina maupun Israel.

Baca Juga : Gempa Bumi Di Myanmar 7,7 Magnitudo Guncang Wilaya Sagaing