Tentara Israel Klaim Diperintah Tembaki Warga Gaza yang Antre Bantuan
Sebuah laporan mengejutkan kembali mencuat ke publik. Beberapa tentara Israel (IDF)
mengaku telah menerima perintah langsung untuk menembaki warga sipil Palestina di Gaza
bahkan ketika mereka sedang mengantre bantuan kemanusiaan.
Klaim ini pertama kali muncul dalam investigasi oleh media internasional dan organisasi hak asasi manusia.
Pengakuan ini memperkuat tuduhan pelanggaran hukum internasional oleh militer Israel dalam konflik yang terus berkecamuk sejak Oktober 2023.
Pihak militer Israel belum memberikan klarifikasi resmi terhadap pengakuan ini, namun sorotan dunia internasional semakin tajam terhadap tindakan di lapangan yang melibatkan warga sipil.
Kronologi dan Sumber Kesaksian
Menurut laporan dari kelompok Breaking the Silence—organisasi yang terdiri dari mantan tentara IDF—beberapa prajurit aktif yang berbicara secara anonim menyampaikan bahwa mereka diperintahkan untuk “menghalau kerumunan di titik distribusi bantuan, meski dengan tembakan tajam.”
Dalam salah satu kesaksian yang dirilis, seorang prajurit menyatakan:
Kami diminta mengamankan zona distribusi bantuan. Tapi pada praktiknya, itu berarti menembak siapa saja yang mendekat terlalu cepat, bahkan jika mereka tidak membawa senjata.”
Insiden ini disebut terjadi di bagian utara Gaza, tempat kelangkaan makanan dan obat-obatan membuat ribuan warga antre berjam-jam untuk mendapatkan jatah bantuan.
Reaksi dari Masyarakat Internasional
Kabar ini langsung mendapat perhatian dari berbagai organisasi kemanusiaan dan negara-negara pengamat konflik.
Human Rights Watch dan Amnesty International menuntut adanya investigasi independen terkait dugaan penembakan
terhadap warga sipil yang tidak bersenjata.
PBB melalui juru bicara Komisi HAM-nya menyatakan “sangat prihatin” dan mengingatkan bahwa menargetkan warga sipil yang sedang mengakses bantuan melanggar hukum humaniter internasional.
Beberapa negara Eropa juga mulai menekan Israel untuk membuka jalur penyelidikan netral dan memastikan tidak ada pengulangan pelanggaran serupa.
Situasi di Gaza Semakin Memburuk
Sejak awal konflik, kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk. Infrastruktur hancur, sistem distribusi lumpuh
dan warga terjebak tanpa akses memadai terhadap air bersih, makanan, dan layanan medis.
Data dari OCHA (Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan) menyebutkan bahwa
lebih dari 70% warga Gaza kini bergantung sepenuhnya pada bantuan.
Namun distribusi bantuan sangat terbatas karena blokade, pemeriksaan ketat militer, serta situasi keamanan yang tidak stabil.
Tindakan kekerasan terhadap warga yang mengantre bantuan hanya memperparah trauma dan rasa putus
asa yang sudah menumpuk sejak berbulan-bulan terakhir.
Tanggapan Israel dan Ketegangan Politik
Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan respons resmi terhadap pengakuan prajurit tersebut.
NADIA4D LOGIN Namun juru bicara militer menyatakan bahwa pasukan IDF “bertindak sesuai prosedur keamanan di zona perang dan berupaya meminimalkan korban sipil.”
Pernyataan ini dianggap tidak cukup menjawab kekhawatiran, apalagi jika diperkuat oleh kesaksian lanjutan dari personel militer sendiri.
Beberapa anggota parlemen Israel bahkan membantah adanya perintah menembak warga sipil, dan menyebut laporan tersebut sebagai bagian dari “kampanye disinformasi.”
Namun, tekanan dari dalam negeri pun muncul.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan keluarga prajurit meminta pemerintah Israel melakukan introspeksi serius dan menghentikan tindakan yang merusak moralitas militer.
Penutup: Sorotan Semakin Tajam
Klaim bahwa tentara Israel mendapat perintah untuk menembaki warga Gaza yang sedang
mengantre bantuan membuka kembali luka lama dalam sejarah konflik ini—soal siapa yang menjadi korban, dan siapa yang berkuasa.
Jika benar adanya, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran etik dan hukum, tetapi juga
memperkuat narasi bahwa krisis kemanusiaan di Gaza sudah melampaui batas kemanusiaan.
Dunia menunggu jawaban, bukan dari propaganda, tapi dari transparansi dan keadilan.
Baca juga:Korsel Angkat 3 Isu Penting di Keketuaan MIKTA 2025, Tekankan Upaya Perdamaian