Wali Kota Istanbul Ditangkap Dan Sekaligus Rival Utama Erdogan Pemerintah Turki kembali melakukan langkah besar dalam menekan oposisi dengan menangkap Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang merupakan salah satu tokoh utama oposisi dan rival politik terbesar Presiden Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu ditahan bersama sejumlah tokoh politik lainnya dalam penyelidikan terkait dugaan korupsi dan keterkaitan dengan organisasi teroris.

Menurut laporan dari kantor berita Anadolu, penahanan Imamoglu dilakukan pada Rabu, 19 Maret 2025, setelah jaksa penuntut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya serta sekitar 100 orang lainnya. Di antara mereka yang turut ditahan adalah asisten dekatnya, Murat Ongun.

Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Imamoglu dan menangkapnya pada pukul 07.30 waktu setempat. Belum diketahui apakah ada barang bukti yang disita dalam penggerebekan tersebut. Imamoglu dan sejumlah pejabat lainnya dituduh melakukan pemerasan, pencucian uang, serta pelanggaran terkait tender dan pengadaan proyek pemerintah.

Wali Kota Istanbul Ditangkap Oleh Polisi

Selain itu, Imamoglu diduga memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok yang telah melakukan pemberontakan selama beberapa dekade di Turki dan dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki, Amerika Serikat, serta sejumlah negara lain. Dugaan ini mencuat setelah Imamoglu dikabarkan menjalin aliansi dengan organisasi payung Kurdi dalam pemilihan wali kota Istanbul.

Reaksi Oposisi dan Protes Publik

Penangkapan ini segera memicu gelombang kritik dari partai oposisi dan kelompok pro-demokrasi. Ketua Partai Rakyat Republik (CHP), Ozgur Ozel, mengecam tindakan ini dan menyebutnya sebagai “kudeta terhadap demokrasi.” Ozel menegaskan bahwa upaya pemerintah untuk menyingkirkan Imamoglu merupakan strategi untuk menghalangi oposisi dalam pemilihan presiden mendatang.

“Saat ini ada pihak yang mencoba mencegah rakyat Turki memilih pemimpin mereka secara demokratis. Ini adalah bentuk kudeta politik terhadap pemimpin kami berikutnya,” ujar Ozel dalam konferensi pers.

Kelompok pro-Kurdi, Partai Rakyat Demokratik (HDP), juga mengecam tindakan tersebut dan menuntut pembebasan Imamoglu serta seluruh tokoh oposisi yang ditahan. Salah satu pemimpin HDP, Tulay Hatimogullari, menyatakan bahwa “penahanan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk merancang ulang lanskap politik Turki melalui jalur hukum yang tidak adil.”

Sebagai respons terhadap penangkapan Imamoglu, pemerintah Turki menerapkan larangan demonstrasi selama empat hari dan memperketat pengamanan di sejumlah titik strategis di Istanbul guna mengantisipasi potensi aksi protes besar-besaran.

Pembatasan Akses Media Sosial

Dalam perkembangan terkait, organisasi pemantau internet Netblocks.org melaporkan bahwa pemerintah Turki telah membatasi akses ke beberapa platform media sosial di negara tersebut. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meredam penyebaran informasi terkait penangkapan Imamoglu serta mencegah mobilisasi protes daring.

Baca Juga : Ribuan Pendukung Duterte Demo Di Seluruh Filipina Tindakan ICC

Langkah ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah Turki. Sebelumnya, akses internet sering kali dibatasi selama periode ketegangan politik atau unjuk rasa besar.

Pencabutan Gelar Akademik dan Implikasi Politik

Sehari sebelum penangkapannya, Universitas Istanbul mengumumkan pembatalan gelar akademik Imamoglu. Keputusan ini diambil berdasarkan dugaan pelanggaran dalam proses transfernya dari universitas di Siprus Utara ke Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Istanbul pada tahun 1990.

Dengan dicabutnya gelar akademik, Imamoglu secara otomatis didiskualifikasi dari pencalonan dalam pemilihan presiden Turki mendatang, karena kepemilikan gelar universitas merupakan syarat mutlak untuk maju dalam pemilu.

Dinamika Politik dan Ambisi Erdogan

Presiden Recep Tayyip Erdogan telah berkuasa di Turki selama lebih dari dua dekade, menjadikannya pemimpin dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Republik Turki. Meskipun masa jabatannya secara resmi berlangsung hingga 2028, banyak pihak meyakini bahwa Erdogan akan mencari cara untuk tetap berkuasa lebih lama, terutama dengan dukungan parlemen yang didominasi oleh partai pendukungnya.

Langkah-langkah represif terhadap oposisi, termasuk penangkapan Imamoglu, semakin memperkuat spekulasi bahwa Erdogan sedang berusaha memperlemah rival politiknya sebelum pemilihan presiden mendatang.

Sebagai wali kota Istanbul, Imamoglu telah menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan Erdogan. Kemenangannya dalam pemilihan wali kota pada tahun 2019 menjadi pukulan besar bagi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang telah mendominasi Istanbul selama lebih dari 25 tahun. Meskipun Erdogan berupaya membatalkan hasil pemilu tersebut, Imamoglu kembali menang dalam pemilihan ulang, yang semakin memperkuat posisinya di panggung politik nasional.

Pada pemilihan lokal tahun lalu, Imamoglu berhasil mempertahankan jabatannya sebagai wali kota, sementara CHP meraih kemenangan besar melawan partai yang dipimpin oleh Erdogan. Namun, kemenangan ini diikuti dengan tekanan hukum yang semakin intens terhadap Imamoglu dan oposisi lainnya.

Kesimpulan

Penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, menandai eskalasi lebih lanjut dalam upaya pemerintah Turki untuk menekan oposisi. Tuduhan korupsi dan keterkaitan dengan organisasi teroris yang dialamatkan kepadanya menjadi dalih utama bagi pemerintah dalam mengambil tindakan ini.

Namun, langkah ini justru memicu reaksi keras dari oposisi dan masyarakat sipil yang melihatnya sebagai bagian dari upaya Erdogan untuk mengamankan kekuasaannya. Larangan demonstrasi dan pembatasan akses media sosial semakin memperlihatkan kecenderungan pemerintah untuk membungkam kritik.

Dengan semakin meningkatnya ketegangan politik, nasib demokrasi di Turki berada dalam sorotan dunia internasional. Banyak pihak yang kini menunggu respons dari masyarakat Turki serta reaksi dari negara-negara sekutu mengenai perkembangan politik yang semakin otoriter di bawah pemerintahan Erdogan.