Yordania Tolak Rencana Trump Ingin Mengambil Alih Wilayah Gaza Isu relokasi Gaza juga menjadi perhatian Raja Yordania Abdullah II. Ketika duduk berdampingan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Abdullah II tampak tidak nyaman mendiskusikan nasib lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat terkait rencana kontroversial Trump untuk mengubah wajah Gaza.

Dalam pertemuan hari Selasa (11/2/2025) di Washington, Trump mengusulkan untuk mengambil alih Gaza dan “membersihkan” wilayah itu dari penduduk Palestina dengan mengirim mereka ke Yordania atau Mesir. Usulan tersebut telah menimbulkan keresahan di kawasan dan semakin memperparah kondisi di wilayah Gaza yang selama ini sudah dilanda krisis.

Meski demikian, Raja Abdullah II berusaha menghadapinya dengan tenang. Analis politik Labib Kamhawi menyebutkan bahwa raja berada dalam salah satu posisi paling rumit sepanjang pemerintahannya selama lebih dari dua dekade. “Ia berupaya keras untuk tidak terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat, yang merupakan sekutu strategis,” kata Kamhawi seperti dikutip oleh AFP, Kamis (13/2/2025).

Yordania Tolak Rencana Trump Ambil Alih Gaza

Raja Abdullah II memilih pendekatan diplomatis dalam menangani perbedaan pandangan tersebut. Alih-alih menantang Trump secara frontal, ia menegaskan kembali posisi Yordania dan dunia Arab yang menolak relokasi warga Palestina. “Raja dengan tegas menolak pemindahan tersebut dan berkomitmen untuk melindungi kepentingan rakyat Yordania,” tambah Kamhawi.

Tanggapan terhadap Rencana Trump

Dalam pertemuan itu, Donald Trump mengulang kembali visinya, menyatakan bahwa Gaza akan ditempatkan di bawah “otoritas AS.” Tanggapan Raja Abdullah terhadap pernyataan ini tetap konsisten. Setelah pertemuan berlangsung, ia mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan posisi Yordania terhadap isu relokasi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Pendekatan diplomatik yang ditempuh Raja Abdullah menunjukkan kecakapannya dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan prinsip Yordania dan menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat.

“Raja Abdullah menunjukkan sikap diplomatis yang terampil dalam menghadapi tekanan dari Trump tanpa memberikan konsesi apa pun,” ujar Hassan Barari, profesor hubungan internasional di Universitas Qatar. Barari menambahkan bahwa langkah ini mencerminkan keahlian Raja Abdullah dalam menavigasi hubungan yang kompleks dengan mitra strategis utama.

Pendekatan Kemanusiaan

Selain berpegang teguh pada prinsip politik, Raja Abdullah II juga mengangkat isu kemanusiaan sebagai upaya meredakan ketegangan. Dalam pertemuan tersebut, Raja Abdullah menyampaikan kemungkinan menerima sejumlah anak-anak penderita kanker yang memerlukan perawatan medis. “Salah satu hal yang dapat kami lakukan saat ini adalah menerima 2.000 anak yang sedang sakit parah. Itu mungkin,” ungkapnya di Ruang Oval.

Pendekatan ini memberikan gambaran positif terhadap peran Yordania sebagai negara yang mengutamakan kemanusiaan di tengah perdebatan politik yang kompleks. Tindakan ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mengelola hubungan dengan Amerika Serikat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Yordania.

Perbedaan Citra di Era Joe Biden

Dibandingkan dengan kunjungannya ke Washington setahun sebelumnya di era Presiden Joe Biden, kunjungan Raja Abdullah II kali ini terasa jauh lebih penuh tekanan. Sebelumnya, ia disambut dengan hangat bersama Ratu Rania dan Putra Mahkota Hussein. Dalam kunjungan tersebut, Raja Abdullah menunjukkan hubungan erat dengan pemerintahan Biden yang lebih mendukung solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

Namun, dalam pertemuan dengan Trump, Raja Abdullah menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. “Ia berada dalam situasi yang sulit, karena menentang sekutu strategis utama di dunia tidak pernah mudah,” kata Barari. Meskipun demikian, Raja Abdullah menunjukkan bahwa ia mampu menyatakan keberatan tanpa menghadapi konsekuensi serius. Ini terlihat dari penolakannya terhadap proposal Trump yang dikenal sebagai “Kesepakatan Abad Ini.”